WAKATOBI, SIBERTIMUR.COM- Sejumlah aktivis menyoroti berbagai kebijakan Bupati Wakatobi Haliana dalam dialog yang diselenggarakan oleh Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Wakatobi pada 17 Desember 2023.
Dialog yang bertemakan refleksi 20 tahun Wakatobi menuju Indonesia emas 2045 ini, menghadirkan pemateri yaitu ketua DPRD Wakatobi H. Hamiruddin, Bupati yang di wakili oleh Sekda Wakatobi Nadar, serta akademisi La Ode Taalami, dan Sumiman Udu. Serta di hadiri oleh perwakilan Polres Wakatobi, tokoh adat, pengurus partai politik, advokat, serta pengurus organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan.
Salah seorang aktivis Wakatobi Dariono, menilai demokrasi diera pemerintahan Haliana sebagai Bupati Wakatobi terburuk sepanjang sejarah Wakatobi berdiri (20 tahun).
Dimana sekitar dua tahun Haliana memimpin Wakatobi telah berhasil memenjarakan dua wartawan, satu aktivis, bahkan kini kembali baru melaporkan salah seorang guru yang mengkritisinya.
Menurut Dariono, sejak Hugua memimpin 10 tahun dan Arhawi selama lima tahun tidak ada satu orangpun aktivis yang dipenjarakan karena mengkritisi kebijakan pemerintah maupun Bupati.
“Saya masih ingat siapa yang demo menolak Badan Otoritas Pariwisata (BOP) yang mengatakan Hugua adalah penjajah, dan berbagai serangan dan fitnah tapi tidak ada satu orangpun yang dipenjarakan. Tapi di Wakatobi sentosa ini kami menjadi generasi yang terpuruk, karena memecahkan gelas saja dipenjarakan oleh Pemerintah daerah Wakatobi,” ungkap Dariono saat memberikan pandangan dalam dialog tersebut.
Ia menjelaskan, yang hidup sejahtera diera pemerintahan Bupati Haliana ini hanya segelintir orang yang sejahtera.
Ia pun mengajak seluruh elemen agar mengawal proses demokrasi di Wakatobi yang semakin terpuruk.
Bahkan menurutnya, mantan Ketua PGRI Wakatobi Asman Hamdi yang juga punya kontribusi untuk pemekaran Wakatobi ini, dilaporkan ke Kepolisian dan telah menetapkan tersangka karena mengkritik Bupati Haliana.
Hal senada juga di sampaikan oleh ketua GMNI Wakatobi Kurniawan bahwa dipenjarakannya aktivis yang mengkritik Bupati Haliana telah mencederai proses demokrasi.
Ia juga mengkritisi terjadinya diskriminasi terhadap masyarakat mola (suku bajo) karena masih adanya istilah orang darat dan laut.
Bahkan menurutnya, hingga saat ini belum ada kebijakan Pemda Wakatobi untuk menuntaskan persoalan minimnya minat masyarakat di Mola untuk mengenyam pendidikan.
Ketua KNPI Wakatobi Herlianto mengungkapkan, tidak ada lagi etika dalam pemerintahan saat ini, karena Pemda diduga sengaja membuat dikotomi antar organisasi kepemudaan (tiga versi KNPI). Bahkan terkait supremasi hukum di Wakatobi sangatlah buruk, dimana ada ASN yang melanggar kode etik (ASN menikah tanpa sepengetahuan istri pertama) tidak diberikan sanksi.
Ia juga menyoroti kondisi ekonomi Wakatobi yang kian lesu, namun tidak ada perhatian dari pemerintah daerah. Bahkan di kondisi ekonomi yang makin buruk ini Pemda Wakatobi tidak memberdayakan masyarakat lokal namun lebih mengutamakan pengusaha luar daerah.
“Lihat saja panggung perayaan HUT Wakatobi di samping itu di bawa dari luar sementara ada pengusaha lokal di Wakatobi,” paparnya
Presidium MD KAHMI Wakatobi Hasriadin mengkritisi, Bupati Haliana yang sering curhat persoalan daerah ke rakyatnya sendiri. Padahal sebagai seorang pemimpin tidak pantas membuat kegaduhan di tangan-tangan masyarakat.
“Kalau Bupati sudah curhat ke masyarakat, kami masyarakat ini mau curhat ke siapa lagi. Kami mau curhat persoalan harga BBM yang tinggi ini pada siapa.” Tanyanya
Selain itu, pemerintahan saat ini terkesan mengkomplen keberhasilan pembangunan saat ini seperti proyek Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN) merupakan jerih payahnya sendiri, padahal di ketahui bersama KSPN merupakan program pemerintah pusat yang diteken oleh Arhawi saat menjadi Bupati Wakatobi.
Salah seorang advokat Suriadin, juga menyoroti pola komunikasi Bupati Haliana dengan DPRD Wakatobi, karena selama Wakatobi berdiri baru diera pemerintahan sekarang ini terjadi penolakan APBD perubahan hingga di buatkan Peraturan kepala daerah (Perkada) terkait anggaran selama dua tahun berturut-turut.
Menanggapi pertanyaan dari peserta dialog, Sekda Wakatobi Nadar menganggap kritikan tersebut merupakan rasa cinta masyarakat ke Pemda Wakatobi untuk perbaikan kabupaten Wakatobi lebih baik ke depan.
Nadar menjelaskan, ia tidak mau ada yang dipenjarakan terkait persoalan adu argumen atau gagasan, namun yang tau orang yang dipenjara pasti bermasalah dengan hukum.
“Hari ini kita di jamin untuk menyampaikan pendapat, namun mesti di tahu negara kita ini di bangun dengan supremasi hukum dan kita harus tunduk, ” terangnya
Nadar mengakui, bahwa seluruh pembangunan saat ini termaksud proyek KSPN tidak terlepas dari kerja para pimpinan daerah terdahulu seperti Hugua dan Arhawi termasuk pimpinan dan anggota DPRD serta Bupati Haliana.
“KSPN ini sudah diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 50 tahun 2011 tentang rencana induk pariwisata nasional. Wakatobi ditetapkan sebagai salah satu daerah dari 88 KSPN,” katanya
Ia menerangkan, harus ada sinergitas dari seluruh elemen masyarakat, karena Wakatobi tidak akan maju kalau pemerintah hanya berjalan sendiri.
Apa yang disampaikan saat dialog ini, akan di catat sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk perbaikan Wakatobi ke depan.
Ketua panitia dialog Ilu Mane menjelaskan, diusia kabupaten Wakatobi yang ke 20 tahun ini, KAHMI melihat bahwa Wakatobi harus dibicarakan semua pihak sejak persiapan pemekaran hingga saat ini.
Keragaman itu akan indah jika ada sinergitas semua pihak pada satu momentum yang sama dengan tujuan pembangunan.
